Informasi dan Media Nanggroe Aceh Darussalam

Sebelumnya,  bendera itu pernah digunakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan kini diusung menjadi bendera Aceh sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 3 tahun 20013 tentang Bendera dan Lambang Provinsi Aceh.

Menurut dia, sebaiknya semua pihak jangan mengambil alternatif dulu terhadap bendera Aceh, termasuk ingin mengubahnya. “Bendera itu kan sesuatu penciptaan sangat sakral, ide untuk melahirkan bendera itu bukanlah hal yang mudah,”ucap Ahmad Farhan Hamid yang juga Wakil Ketua MPR-RI, kepada Rakyat Aceh (Grup JPNN), kemarin.

Dikatakan, bendera GAM diusulkan menjadi bendera Aceh, mempunyai sejarah tersendiri dan sudah terekam di monumen peradaban dunia. “Kalau kita ingin mengubah bendera itu, saya ingin tanya siapa yang memberikan mandat untuk mengubah bendera tersebut?" tanyanya.

Menurutnya, saat ini ada benturan politik dengan Jakarta sehingga menjadi polemik. “Kalau saya pikir marilah bendera itu disimpan dulu, mungkin ada saatnya nanti bendera itu dipakai ketika kondisi nasional sudah berubah. Dan hubungan politik Aceh dengan Jakarta sudah saling memahami dengan kuat,” cetus Ahmad Farhan Hamid.

Dia mengatakan, penggunaan bendera dan lambang Aceh itu sebenarnya kewenangan dari Pemerintah Aceh sendiri.

Selain itu, sambung dia, semua pihak pasti tidak ingin mengotori tangannya untuk mengubah warisan yang ditinggalkan oleh Tgk Hasan Tiro. “Secara pribadi saya merasa gemetar tangan saya kalau ikut mengubah hal-hal yang diwariskan oleh orang-orang besar Aceh,”ucapnya.  

Tapi, katanya, yanng penting saat ini adalah tidak boleh ada percik pemicu secara politik dan keamanan antara Aceh dengan Jakarta. Kemudian, harus memberikan penghormatan penuh terhadap warisan-warisan masa lalu.

Sementara saat ditanya Rakyat Aceh, jika pembahasan bendera nantinya berlarut-larut antara Aceh dengan Jakarta dan tidak ada jalan keluar, apa yang perlu dilakukan, Farhan Hamid, menyatakan, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan.

"Persoalan bendera tidak akan menjadi krikil yang tajam antara hubungan Aceh dengan Jakarta,”ungkapnya lagi. 

Sumber:"JPNN"

JAKARTA - Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh sepakat membentuk tim kecil beranggotakan 14 orang, masing-masing 7 orang dari Pemerintah Aceh dan 7 orang dari Pusat. Tim tersebut membahas butir-butir klarifikasi Qanun Lambang dan Bendera yang belum disepakati.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan hal itu seusai pertemuan dengan Gubernur Aceh dr Zaini Abdullah, Pemangku Wali Nanggroe Malik Mahmud, dan Asisten I Dr Iskandar A Gani, di Hotel Arya Duta, Jakarta, Rabu (1/5/2013).

"Kita telah sepakati ada tim kecil yang bekerja membahas substansi. Kita harapkan segera selesai," kata Mendagri menjawab Serambi (Tribunnews.com Network) sesaat sebelum meninggalkan arena pertemuan.

Mendagri melukiskan pertemuan berlangsung dengan sangat baik dan kondusif. Saat ditanya apakah Pemerintah Aceh sudah bersedia mengubah bentuk lambang dan benderanya, Mendagri mengatakan, pertemuan tersebut belum membahas hal itu.

"Tadi kita tidak bicara itu. Itu sudah masuk substansi. Nanti dibahas oleh tim kecil," kata Mendagri Gamawan Fauzi.

Mendagri dalam pertemuan tersebut didampingi Dirjen Otda Prof Djohermansyah Djohan dan Dirjen Kesbanglinmas Tanribali. Pertemuan diawali jamuan makan siang menu masakan Jepang.

Gubernur Zaini Abdullah mengatakan pertemuan dengan Mendagri berjalan sangat baik.

Mengenai pembentukan tim kecil, gubernur menyatakan sudah dicapai kesepakatan, dan tim tersebut mulai bertemu pekan depan di Batam.

"Sudah ada kemauan yang baik dari Pusat dan Aceh untuk segera menyelesaikan masalah  bendera dan lambang. Itu dulu yang terpenting," kata Gubernur Zaini.

Ia optimis, melalui serangkaian pertemuan, akan diperoleh solusi yang terbaik.

Optimisme serupa diutarakan Pemangku Wali Nanggroe Malik Mahmud. "Kita harap segera selesai," katanya yakin.

Selain bicara tentang Qanun Lambang dan Bendera, pertemuan dengan Mendagri itu juga membahas rencana pembangunan Aceh.

Menurut gubernur, Mendagri menyambut baik keinginan Pemerintah Aceh tersebut, antara lain soal pinjaman lunak pembangunan rumah sakit regional bertaraf internasional dari Jerman.

Rencananya ada lima rumah sakit regional yang dibangun, tiga di kawasan Aceh pesisir satu di Takengon dan satu lagi di Meulaboh.

"Kami juga bicarakan pencairan dana hibah, dan menteri setuju," kata  gubernur yang siang itu mengenakan kemeja merah marun.

Selain bertemu mendagri, Gubernur Zaini juga bertemu  mantan juru runding Hamid Awaluddin dan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin. Sehari sebelumnya gubernur menemui Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar didampingi Ketua Forbes Nasir Djamil.

Sumber:"Tribunnews"

BANDA ACEH  — Partai Aceh menegaskan bahwa mereka akan mengawal kuota 30 persen unsur perempuan di parlemen yang diamanatkan undang-undang pemilihan umum. Partai ini mengajak peserta pemilihan untuk tidak terpancing suhu politik yang mulai memanas dan mengedepankan kesantunan politik.

Juru Bicara Bakal Calon Legislatof Partai Aceh, Cut Meutia, menyebutkan, partainya sangat menghargai dan mendukung terwujudnya kuota 30 persen perempuan di parlemen. “Ini yang kita cita-citakan dari dahulu,” kata Cut Meutia dalam siaran pers yang dikirim ke redaksi acehkita.com, Selasa (30/4/2013) malam.

Cut Meutia menyebutkan, kuota 30 persen unsur perempuan di parlemen itu harus dihargai dan didukung karena perintah undang-undang. “Partai Aceh telah memenuhi tuntutan UU dengan mengikutsertakan 30 persen perempuan dalam pencalonan anggota legislatif di provinsi maupun kabupaten/kota,” sebutnya.

Pernyataan ini dikeluarkan menyikapi kasus teror yang menimpa bakal calon legislator perempuan di Aceh Besar dan Pidie. Seperti diketahui, bakal caleg perempuan dari Partai Nasional Aceh, Zuhra, diminta mengundurkan diri oleh seorang bekas kombatan Gerakan Aceh Merdeka. Bahkan, Zuhra diancam tembak jika tetap maju dalam bursa caleg PNA.

Mengenai dinamika politik yang mulai memanas menjelang Pemilihan Umum, Partai Aceh berharap agar seluruh partai politik peserta pemilu dan masyarakat Aceh untuk melakukan politik santun.

“Kami dari bacaleg perempuan Partai Aceh menyerukan kepada parpol peserta Pemilu dan masyarakat Aceh untuk tidak mudah terpancing dengan isu dan tindakan-tindakan pihak tertentu yang ingin menghancurkan perdamaian Aceh dengan cara memanfaatkan momentum Pemilu saat ini,”ujar Cut Meutia.

Sumber:"Acehkita.com"